Pemerintah dan DPR Sepakat Pengelolaan PT Inalum Ditangani Kementerian BUMN

on . Posted in News

Pemerintah dan Komisi VI DPR RI telah menyepakati pengelolaan PT Inalum di bawah pembinaan Kementerian BUMN pascapengambilalihan 58,87 persen saham perusahaan tersebut sebelum 1 November 2013 sesuai Peraturan Perundang-undangan. Demikian disampaikan Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat kepada wartawan seusai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa – 22 Oktober 2013. Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto, dihadiri Menteri BUMN Dahlan Iskan, Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo, dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Dalam raker tersebut, Komisi VI DPR RI memberikan lima rekomendasi, diantaranya:

  1. Komisi VI DPR RI memberikan persetujuan terhadap hasil perundingan yang telah dicapai oleh Tim Perunding Proyek Asahan yang dibentuk melalui Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2010 dan meminta proses pengambilalihan dapat terlaksana sehingga PT. INALUM dapat menjadi 100% milik Pemerintah RI terhitung tanggal 1 November 2013.
  2. Komisi VI DPR RI menyetujui pembayaran share transfer atas nama Pemerintah RI untuk dibayar langsung sesuai kesepakatan dengan Nippon Asahan Aluminium (NAA) Jepang sesuai dengan kesepakatan  yang tertuang dalam Master Agreement (MA) besertaaddendumnya dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  3. Komisi VI DPR RI dan Pemerintah bersepakat Pengelolaan PT. INALUM (Persero) setelah pengakhiran perjanjian tetap berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  4. Komisi VI DPR RI menerima keinginan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta 10 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kawasan Danau Toba dan DAS Asahan/Daerah Strategis Proyek Asahan untuk berpartisipasi memiliki saham di PT. INALUM (Persero) dengan catatan kepemilikan Pemerintah RI dipertahankan minimal
    70 persen.
  5. Komisi VI DPR RI akan mengawasi pelaksanaan hasil Rapat Kerja ini melalui Panja INALUM.

Selain lima rekomendasi, Komisi VI DPR RI juga memberikan catatan yang meminta kepada Pemerintah untuk segera merealisasikan pembayaran annual fee dan dana lingkungan yang tertunggak kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota yang terkait.

Menanggapi lima rekomendasi dan catatan dari Komisi VI DPR RI tersebut, Menperin mengatakan, pemerintah memberi apresiasi kepada DPR yang menyetujui perundingan yang dilakukan Tim Perunding dengan pihak Jepang. "Mudah-mudahan semua proses yang harus dilalui dalam pengambilalihan Inalum ini bisa diselesaikan sesuai dengan rencana, sehingga pengelolaan Inalum bisa lebih baik”.

Saat ini Pemerintah Indonesia mengajukan perhitungan baru nilai buku pengambilalihan 58,87 persen saham Inalum yang harus dibayar kepada pemegang saham Nippon Asahan Aluminium Ltd (NAA) sebesar 558 juta dolar AS. Perhitungan sebesar 558 juta dolar AS itu merupakan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yaitu sebesar 424 juta dolar AS ditambah dengan perhitungan revaluasi aset sebesar 134 juta dolar AS. Sesuai kontrak antara Jepang dengan Indonesia, proses pengalihan saham Inalum menjadi milik pemerintah harus diselesaikan pada 31 Oktober 2013.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan. 

      
Jakarta, 22 Oktober 2013
Kepala Pusat Komunikasi Publik
Kementerian Perindustrian
 
 Hartono

Sumber : www.kemenperind.go.id

Share

Dowload Laporan Kegiatan BKKPII Tahun 2010 s/d 2012 : Laporan Kegiatan BKKPII